Oleh Sudharto P Hadi
Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 5 Juni, adalah Melting ice: a hot topic, Mencairnya es, sebuah topik yang hangat. Mencairnya es dipicu oleh kekacauan iklim yang disebabkan oleh akumulasi gas rumah kaca. Telah umum diketahui, gas rumah kaca terbentuk oleh emisi karena penggunaan energi fosil, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam untuk industri, transportasi, kegiatan domestik, serta penebangan hutan.
Pemerintah, pakar, dan aktivis LSM di berbagai belahan dunia sejak 1997 sibuk mengantisipasi untuk mengurangi gas rumah kaca. Namun, ketika berbagai elemen bergerak, muncul suara sumbang tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas bencana lingkungan.
Tidak Pandang Bulu
Nada sumbang itu mengingatkan saya ketika beberapa waktu yang lalu menjadi narasumber pada dialog interaktif Suara Merdeka memperingati Hari Palang Merah Internasional (PMI) di sebuah stasiun TV swasta di Semarang. Tema dialog adalah hidup sehat dan aman dengan peduli lingkungan, dan saya diminta bercerita tentang dampak pemanasan global pada manusia.
Komentar pemirsa yang menggelitik itu pada pokoknya tidak menginginkan negara-negara berkembang cawe-cawe soal pemanasan global, karena hal itu menjadi tanggung jawab negara-negara maju atas dosa-sosa yang mereka lakukan.
Kalau dirunut, kontribusi terbesar terjadinya gas rumah kaca memang datang dari negara maju. Amerika Serikat menyumbang emisi sekitar 36,1%, Rusia 17,4%, Jepang 8,5%, Jerman 7,4%, Inggris 4,2%, Australia 2,1%, dan Prancis 2,7%.
Namun jika dilihat dampaknya, bencana karena panas global itu tidak pandang bulu. Baik negara kaya, setengah kaya, apalagi yang miskin, semua terkena imbasnya. Sama seperti banjir, rob, tanah longsor yang terjadi di Tanah Air, tidak pernah melihat apakah korbannya adalah penyebabnya atau bukan. Tidak seperti banjir pada zamannya Nabi Nuh, yang hanya menimpa kepada mereka yang mungkar dan batil.
Perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu udara dan perubahan besaran dan distribusi curah hujan membawa dampak buruk pada berbagai kehidupan manusia. Suhu udara yang meningkat akan mengancam produksi pangan. Daerah padat penduduk menjadi rentan terhadap wabah malaria dan demam berdarah. Curah hujan yang tinggi akan menambah luasan daerah genangan banjir. Kekeringan akan memengaruhi daerah lahan kering dan dataran tinggi. Kenaikan permukaan laut setinggi 60 cm akan membuat sengsara penduduk di wilayah pesisir.
Dengan jumlah penduduk yang besar dan kemampuan ekonomi yang rendah, negara-negara berkembang -termasuk Indonesia- berada pada posisi yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim global secara kumulatif memang dipicu oleh kemajuan teknologi dan dominasi ekonomi negara maju. Sebagai "korban", negara-negara berkembang sudah selayaknya mengambil sikap untuk mendapatkan kompensasi dalam mengatasi dampak akibat perubahan iklim.
Pengurangan emisi melalui Protokol Kyoto memiliki target yang jelas dan bersifat mengikat. Indonesia dan negara berkembang lain perlu mengambil bagian dan meratifikasi Protokol Kyoto. Dengan cara itu Indonesia dapat ikut mengawasi implementasi Protokol Kyoto sambil memanfaatkan mekanisme pembangunan bersih (clean development mechanism atau CDM).
CDM memberikan ruang bagi negara berkembang yang mampu mengurangi emisi mendapatkan kompensasi dari negara maju yang memiliki kewajiban-kewajiban menurunkan emisi sesuai dengan mandat Protokol Kyoto.
Keterangan : warna hijau : opini
warna biru : fakta
Tanggapan : Saya setuju terhadap artikel di atas, sebab dampak pemanasan global telah terasa oleh berbagai pihak. Pemanasan global bisa disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya penggunaan alat elektronik yang berlebihan, efek rumah kaca dan penebangan liar. Tetapi faktor yang paling mempengaruhi pemanasan global ialah manusia dan kemajuan tekhnologi yang sering digunakan oleh negara-negara maju. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa lebih bijak dalam penggunaan tekhnologi, untuk kelangsungan hidup kita nantinya.
Selasa, 5 Juni 2007
0 komentar:
Posting Komentar